Rohul-Ameranews.com, Bupati Rokan Hulu(Rohul) didampingi Ketua DPRD Rohul Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Rokan Hulu tahun 2023 di Aula Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (22/5/2024).
Penyerahan LHP ini dilakukan secara oleh Kepala BPK perwakilan Provinsi Riau kepada Bupati Rokan Hulu H.Sukiman yang disaksikan secara langsung oleh Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, Sekda Rohul M.Zaki, PLT Ka Inspektorat Rohul Edi Suherman, Sekwan Rohul Sariaman dan Sekretaris Inspektorat Arie Arnold.
Kegiatan Penyerahan LHP ini diawali dengan penandatanganan berita acara Penyerahan LHP oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Bupati Rokan Hulu, dan Ketua DPRD Rokan Hulu.
Dimana Dari Hasil LHP atas LKPD Rohul 2023 oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama halnya dengan tahun tahun sebelumnya.
Bupati Rokan Hulu H.Sukiman dalam sambutannya mewakili Bupati Dan Walikota se Provinsi Riau menyampaikan ucapan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.
"Kita ketahui bersama bahwa laporan hasil pemeriksaan ini merupakan cerminan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan bagian penting dalam upaya kita bersama menuju tata kelola pemerintahan yang baik" ungkapnya.
H.Sukiman menambahkan, Laporan hasil pemeriksaan ini tidak hanya sekadar dokumen, tetapi juga merupakan alat evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Melalui laporan ini, selaku Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi berbagai kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan anggaran, serta mencari solusi yang tepat untuk memperbaikinya di masa mendatang Sebagai perwakilan kepala daerah yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, maka kami menerima laporan hasil pemeriksaan ini dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab.
Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, serta melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan BPK, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat." ujar Orang No 1 di Rohul ini.
Selain itu, sebagai Bupati dirinya juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem dan prosedur pengawasan internal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah dapat digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Sebagai Perwakilan Kepala Daerah yang diberikan kepercayaan memberikan sambutan, H.Sukiman mengaku telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau untuk dilakukan audit.
Dan BPK RI, Perwakilan Provinsi Riau telah berkenan melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut melalui pemeriksaan intern dan pemeriksaan substantif yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu.
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkahlangkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung" ucap Sukiman.
Tambah Sukiman, dikarenakan masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam menyusun laporan keuangan masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan.selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya di mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.
Pada Penghujung Sambutannya, Bupati Rohul H.Sukiman yang mewakili kepala Daerah se-Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.(Kominfo)