Jakarta-Ameranews.com,Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Provinsi DKI Jakarta, Senin (06/05/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden, para ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara, para Menko, para Menteri, serta seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di Hadiri Bupati H. Sukiman, Sekretaris Daerah M. Zaki S.STP,.M.Si, dan secara daring di ikuti Kepala Bappeda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyoroti tantangan ekonomi global yang dihadapi, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,2 persen.
"Dampak dari pandemi Covid-19 masih terasa kuat di berbagai negara, dengan beberapa di antaranya sudah memasuki fase resesi," kata Joko Widodo.
Presiden juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan anggaran, serta memprioritaskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.
Presiden juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah ada. Meskipun banyak rencana telah disusun, namun masih diperlukan upaya untuk memastikan keselarasan antara rencana-rencana tersebut.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Presiden menyebutkan capaian Pemerintah Pusat dalam membangun bendungan, jalan tol, jalan nasional, pelabuhan, dan bandara baru.
Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tersebut haruslah bersifat terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi daerah.
Presiden juga mengingatkan pentingnya prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berikutnya, termasuk keharusan program-program yang in line, berorientasi hasil, tepat sasaran, dan strategis.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ini diharapkan dapat menjadi forum yang efektif dalam menyatukan agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi, efisien, dan tepat sasaran, serta memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.(Diskominfo).