Pekanbaru-Ameranews.com, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikuti secara virtual kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Inspektorat Jenderal dalam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Selasa (27/2/24).
Bertempat di Sekretariat WBK/WBBM Lapas Pekanbaru, kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Zona Integritas Lapas Pekanbaru, Ismadi, bersama Tim Program Kerja Zona Integritas.
Kegiatan diawali dengan sambutan Inspektur Jenderal, Razilu, dengan salah satu penyampaiannya terkait mekanisme seleksi berjenjang pengusulan WBK/WBBM.
“Bahwa kualitas menjadi penting, maka saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Inspektorat Jenderal, bahwa kita akan mengangkat tema dalam penilaian Tahun ini adalah peningkatan kualitas dan pemerataan,” ucap Razilu.
Razilu mengatakan bahwa ada 6 sasaran pembangunan ZI yakni pengingkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan korupsi, peningkatan akuntabilitas, peningkatan budaya kerja yang berintegritas, peningkatan kinerja dan perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Implementasi mekanisme Zona Integritas tahun 2024 diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan kualitas satker yang diusulkan ke TPN yang akan bermuara pada meningkatnya presentase keberhasilan satuan kerja yang diusulkan. Selain itu, mekanisme ini juga diharapkan dapat mengakomodir pemerataan terhadap satker yang diajukan di masing-masing kantor wilayah, sehingga setiap kantor wilayah memiliki kesempatan yang sama agar satker di wilayahnya memiliki perwakilan untuk diajukan ke TPN yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh TPN," pungkas Razilu.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait 6 area perubahan yang disampaikan oleh narasumber dari Inspektur Wilayah I, Ika Yusanti mengenai Area Manajemen Perubahan, Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi mengenai Area Penataan Tata Laksana, Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso mengenai Manajemen SDM, Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi mengenai Peningkatan Akuntabilitas, Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa mengenai Penguatan Pengawasan dan Inspektur Wilayah VI, Sri Yuliani mengenai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.(*)